BATU BARA — Enam fraksi DPRD Kabupaten Batu Bara menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) R-APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna, Selasa (18/8/2026).
Rapat digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Batu Bara Rodial. Turut hadir Sekretaris Daerah Batu Bara Rusian Heri yang mewakili Bupati Batu Bara, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Herryawan yang mewakili Plt Sekretaris DPRD, seluruh anggota DPRD, OPD serta unsur Forkopimda.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar hasil pembahasan KUA-PPAS segera ditindaklanjuti pemerintah daerah melalui kebijakan dan langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Fraksi tersebut juga berharap pembahasan KUA-PPAS dapat segera dilakukan agar pembangunan Kabupaten Batu Bara tahun 2027 dapat dimulai tepat waktu dan turut mendorong perkembangan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Gerindra pada prinsipnya mendukung pembahasan rancangan KUA-PPAS 2027 sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fraksi Gerindra menekankan pentingnya pembahasan yang objektif, konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Fraksi tersebut juga menyatakan akan menjalankan fungsi konstitusional DPRD melalui fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan.
Fraksi Gerindra berharap pembahasan KUA-PPAS menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, proporsional, tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Batu Bara.
Dukungan terhadap pembahasan KUA-PPAS juga disampaikan Fraksi PKS. Fraksi PKS mendorong agar dokumen tersebut dibahas secara serius, efektif dan efisien di masing-masing komisi DPRD Kabupaten Batu Bara.
Fraksi PAN menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam penyusunan serta pembahasan KUA-PPAS. Fraksi tersebut berharap kebijakan anggaran dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dan membantu menyelesaikan berbagai persoalan di Kabupaten Batu Bara.
Sedangkan Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) menyatakan siap membahas secara mendalam rancangan KUA-PPAS bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Fraksi KPN berharap proses pembahasan berjalan konstruktif dan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga menghasilkan APBD yang sehat, akuntabel dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya pandangan umum fraksi tersebut, rancangan KUA-PPAS R-APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme DPRD.
