BATU BARA — Persoalan ketepatan sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan harga pupuk subsidi menjadi salah satu aspirasi yang dicatat anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dalam pelaksanaan reses tahap II tahun 2026 di Kecamatan Air Putih.
Aspirasi tersebut tercantum dalam laporan reses anggota DPRD Batu Bara Daerah Pemilihan (Dapil) VII yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Batu Bara, Kamis (13/8/2026).
Dalam laporan tersebut, anggota DPRD Dapil VII meminta Bupati Batu Bara melakukan pendataan ulang penerima bantuan PKH agar penyalurannya dapat lebih tepat sasaran.
Selain persoalan bantuan sosial, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait harga pupuk subsidi. Anggota DPRD meminta agar harga pupuk subsidi dapat mengikuti harga eceran tertinggi (HET) atau berada pada harga yang terjangkau masyarakat.
Reses tahap II Dapil VII dilaksanakan di sejumlah desa dan kelurahan di Kecamatan Air Putih, di antaranya Desa Aras, Kampung Kelapa, Limau Sundai, Pasar Lapan, Pematang Panjang, Perkotaan, Sipare-Pare, Suka Ramai, Suka Raja, Tanah Merah, Tanah Rendah, Tanah Tinggi, Tanjung Harapan, Tanjung Kubah, Tanjung Muda, Tanjung Mulya, Titi Payung, Kelurahan Indrapura dan Indrasakti.
Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD menerima aspirasi dari konstituen, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan unsur partai politik.
Selain mencatat persoalan PKH dan pupuk subsidi, anggota DPRD menyatakan berbagai persoalan yang ditemukan selama reses akan diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
Aspirasi masyarakat dari hasil reses tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan perubahan APBD 2026 dan rancangan APBD 2027 sesuai dengan skala prioritas pembangunan Kabupaten Batu Bara.
