BATU BARA — DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, Kamis (13/8/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara dan dihadiri Ketua DPRD Batu Bara Safi’i, Wakil Ketua DPRD Nurhaji dan Rodial, Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, Plt Sekretaris DPRD Batu Bara Hardiman Sihombing, seluruh anggota DPRD, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur Forkopimda.
Dalam penyampaian nota tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyebut penyusunan KUA-PPAS APBD 2027 dilakukan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan pengelolaan keuangan daerah.
Penyusunan rancangan KUA-PPAS 2027 mengacu pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027. Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan diarahkan pada penerapan anggaran secara optimal di tengah kondisi efisiensi.
Pemerintah daerah juga menyatakan efisiensi anggaran tetap diupayakan tanpa mengabaikan kualitas pelayanan publik serta pelaksanaan program-program prioritas yang telah direncanakan.
Penyampaian dokumen KUA-PPAS tersebut disebut sebagai bagian dari proses perencanaan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk mendukung kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam dokumen yang disampaikan, rencana APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027 masih dapat mengalami penyesuaian setelah Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2027 ditetapkan.
Penyusunan APBD 2027 juga berpedoman pada ketentuan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
Selanjutnya, pembahasan KUA-PPAS akan menjadi bagian dari tahapan penyusunan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027.
